Hukuman Mati untuk Koruptor, Pantaskah?

Banyak pertimbangan yang diperlukan pantas tidaknya seorang koruptor untuk di hukum mati. Sebagai sebuah wacana bahwa hukuman ini nampaknya menuai pro dan kontra yang cukup santer di bumi nusantara ini.

 Salah Satu ILM Anti Korupsi

Koruptor, sejatinya merupakan para pejabat yang diberi tugas dan amanah dari masyarakat. Namun, sikap yang melenceng dari jalur kejujuran membuat mereka tertarik untuk melakukan kejahatan yang tidak hanya merugikan satu dua orang saja namun jutaan rakyat Indonesia.

Seorang pengamat hukum UGM yang bernama Deny, seperti dilansir dalam detikNews.com, mengatakan "Saya setuju hukuman mati diterapkan untuk koruptor. Secara konstitusional, itu (hukuman mati) tidak melanggar UUD. Secara HAM, itu tidak melanggar HAM. Secara hak Tuhan, itu berarti kita bicara agama. Dalam agama Islam yang saya anut, justru ada hukuman mati."

Genderang perang terhadap korupsi sebenarnya sudah ditabuh, namun terlihat bahwa pemerintah masih lemah menghadapi cerdiknya koruptor yang bergelimang harta. Perlakuan dan sikap hukum di Cina, misalnya, jauh lebih tegas. Negeri tirai bambu itu telah menabuh genderang perang melawan korupsi dan menyerukan, "Cina mengejar koruptor hingga ke liang kubur". Hasilnya, sampai pertengahan tahun ini sudah 4.000 koruptor dihukum mati.

Korupsi sebenarnya termasuk tindak kejahatan besar yang luar biasa. Efek yang dihasilkannya pun secara langsung merontokan ekonomi negara. Dengan demikian, kita memerlukan strategi luar biasa untuk memberantas kejahatan ini. Salah satunya adalah hukuman mati tersebut.

Kalau dikatakan bahwa hukuman mati melanggar HAM, sudah berapa juta warga negara Indonesia yang terenggut HAM-nya karena tingkah para koruptor ini. Selain itu, Dengan hukuman mati ini akan menjadi semacam shock teraphy yang luar biasa bagi peminat korupsi lainnya.

Baca Artikel Menarik Lainnya

Bisnis Online